SHARE

Dalam pergulatan sejarah kemerdekaan RI, Soekarno merupakan sosok yang memiliki daya juang luar biasa untuk mengangkat kedaulatan rakyat. Pidatonya dapat membangkitkan gairah yang berkobar untuk mengusir penjajah, tegas, dan berwibawa.

Sejarah menorehkan kekaguman kepada presiden pertama RI yang dari sipil itu. Soekarno memiliki karisma tidak hanya di negerinya sendiri, tapi juga di dunia internasional.

Sebagai figur pemersatu bangsa, Soekarno sering dalam setiap pidatonya mampu menggugah perasaan dan kesadaran kebangsaan rakyat Indonesia. Selain itu, dia menanamkan kepada rakyat untuk tidak menerima begitu saja sesuatu dari dunia luar. Dia pun memukau dunia internasional dengan politik luar negerinya yang revolusioner.

Dalam catatan sejarah, setelah pergolakan dengan tentara sekutu dan Jepang, baik di medan perang maupun meja perundingan, wajah lain Bung Karno mulai tampak. Dia membubarkan DPR hasil Pemilihan Umum 1955 yang dianggap paling demokratis dalam sejarah Indonesia.

Pada 1959, Presiden Soekarno membentuk pemerintahan otoriter yang dikenal sebagai demokrasi terpimpin dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Lalu Bung Karno membentuk DPR Gotong Royong dan MPR Sementara untuk mendukungnya. Bung Karno memasukkan unsur Nasakom (nasionalis, agama, dan komunis) dalam kedua lembaga tersebut dan menerima pengangkatan sebagai presiden seumur hidup.

Pada masa rezim Orde Baru, nama besar Soekarno luntur. Dia dikucilkan hingga menderita sakit-sakitan. Ketika wafat, permintaan supaya Soekarno dikuburkan di Batutulis, Bogor, tidak diizinkan oleh pemerintah Orde Baru. Akhirnya pemerintah saat itu menetapkan agar dia dimakamkan di Blitar. Hal ini menimbulkan kontroversi dan sarat nuansa politik. Soekarno memiliki pengaruh yang besar sebelum dan sesudah wafat. Penghargaan yang diterima oleh sang Proklamator ketika Orde Baru berkuasa hanya pada monumen Pahlawan Proklamator, bandara udara, dan nama jalan.

Sekarang, setelah lebih dari 30 tahun, Sidang Tahunan MPR tahun ini mengagendakan pembahasan ketetapan MPRS dan MPR mengenai keterkaitan Bung Karno dengan Gerakan 30 September 1965. Banyak versi mengenai hal ini. Salah satu buku menyatakan Soekarno terlibat adalah tesis Antonie C.A. Dake dalam bukunya, In the Spirit of the Red Banteng; Indonesian Communist between Moscow and Peking 1959-1965, yang dibantah oleh Asvi Warman Adam. Sebab, Dake masih beranggapan bahwa inisiatif G30S berasal dari Presiden Soekarno sendiri dan itu hanya gara-gara secarik kertas. (Tempo, Edisi 4-10 Agustus 2003).

Nah, dalam sidang tahunan itu, Fraksi PDIP meminta nama baik Soekarno direhabilitasi karena sudah tercemar oleh simpang-siurnya sejarah versi Orde Baru. Sebagian kalangan menilai ada kesan politis yang dibawa FPDIP pada ST MPR itu, kalau boleh disebut “mitos politis Soekarno”.

Gejala tersebut terlihat ketika FPDIP “ngotot” mengusulkan pencabutan ketiga Tap MPRS yang dianggap menghina Soekarno. Ketiga Tap MPRS itu adalah Tap MPRS No IX/1966 tentang Penyerahan Kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, Tap MPRS No XXXIII/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Soekarno dan Pemberian Kekuasaan kepada Soeharto, dan
Tap MPRS No XLIII/1968 tentang Pembubaran PKI.

Ada gejala untuk memanfaatkan nama besar presiden pertama Republik Indonesia itu. Gejala ini merupakan tolok ukur bagi pihak yang berkepentingan agar sosok yang memiliki nama besar dalam sejarahnya laku dijual. Sebagian masyarakat terperangkap dengan daya tarik kekuatan tokoh seperti Bung Karno untuk dijadikan alat politik oleh partai yang mengaku sebagai penerus ajaran Bung Karno. Mitos-mitos Bung Karno dibesar-besarkan. Di setiap sudut kota terdapat fotonya. Hari ulang tahunnya dirayakan besar-besaran dan seakan-akan semua itu secara magis dapat memberantas KKN serta memperbaiki kondisi bangsa yang sedang krisis ini.

Bila munculnya gambar Bung Karno di jalan-jalan itu terkait peristiwa pemilu, maknanya sebagai mitos bisa dikatakan setaraf dengan mitos-mitos politis lain, seperti mitos Napoleon (lihat Onghokham, Wahyu yang Hilang, Negeri Yang Goncang, 2003). Mitos Soekarno memiliki pengaruh besar untuk menggalang pendukung pada Pemilu 2004. Wajar kiranya fraksi selain FPDIP di MPR tidak setuju. Alasannya, Bung Karno selama ini sudah terehabilitasi dengan sendirinya dan Tap-Tap MPRS tersebut hanya berlaku sekali.

Penilaian objektif terhadap Pahlawan Proklamasi itu perlu ditempatkan secara kritis. Bagaimanapun, mitos Bung Karno tidak terikat secara riil dalam memecahkan problem bangsa ini. Namun, sudah semestinya menempatkan tokoh kemerdekaaan seperti Soekarno pada tempat yang layak di pentas sejarah Indonesia agar sejarah bangsa Indonesia tidak berjalan terputus-putus.

Jawa Pos,14 Agustus 2003
David Krisna Alka

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here