SHARE

“Persoalannya, kita ini sesudah Soekarno tidak punya pemimpin,” kata Pramoedya Ananta Toer.

Agaknya, benarlah apa yang pernah dikatakan Pramoedya Ananta Toer, kita seolah kesulitan mencari orang yang dapat memimpin negara ini secara bermartabat dan memiliki integritas yang mantap. Sebab, pencarian pemimpin seolah tampak dilakukan dengan cara semaunya oleh elite politik dan elite kapital saja.

Tengok, bermacam cara partai politik mencari-cari calon pemimpin untuk dicalonkan sebagai presiden dalam Pemilu 2014 nanti. Mereka memilah, mengolah, dan memilih para kandidat presiden yang akan bertarung: ada partai politik yang sudah mewacanakan konvensi, ada yang sudah percaya diri mengajukan ketua umum partainya sebagai calon presiden, dan ada pula yang masih ‘meraba-raba’ kian kemari.

Munculnya situasi mencari-cari pemimpin seperti itu, seolah tak ada lagi elite yang dapat dipercaya mampu memimpin negara. Kaderisasi pemimpin bangsa dari partai politik berjalan lesu lantaran partai dikuasai segelintir elite atau seorang penguasa saja. Apa maunya pemimpin tertinggi partai harus dituruti jajaran pengurusnya, tak hanya di pusat, tapi juga di daerah.Di tengah kegetiran itu, dikhawatirkan pencarian pemimpin (presiden) dilakukan secara transaksional. Pertanyaannya, bagaimana nasib demokrasi di Indonesia jika pemilahan dan pemilihan pemimpin di negeri ini dilakukan dalam pola transaksional?

 

Memang, menurut Maurice Duverger, dalam The Study of Politics yang diterjemahkan Daniel Dhakidae (2005:160), dalam arena politik, perjuang an individu adalah untuk mencapai posisi utama (struggle for preeminence) dan ini berlaku sebagai basis teori-teori tentang elite: dari persaingan merebut kekuasaan muncullah yang terbaik, yang paling mampu,dan mereka yang mampu memerintah. Tentu, dalam konteks Indonesia, pengajuan kandidat presiden dengan syarat, yaitu partai atau gabungan partai berhasil memiliki 20% dalam Pemilu 2014.

Perkembangan demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia terkesan lebih kuat diwarnai saling hujat. Demokrasi dicerna dengan sikap yang tak substansial dengan menghabisi partai politik atau politisi yang ketiban sial. Akhir nya, pilihan politik rakyat yang telah memilih pemimpinnya diliputi rasa sesal.

Namun, kita semua harus mengakui dengan terus terang dan jujur, terkadang kita lupa melihat fi gur calon pemimpin yang kini sering tampil melalui survei dan media, di antaranya pernah lalai dan abai terhadap tanggung jawab kemanusiaan yang pernah diperbuat. Bukankah Milan Kudera pernah berkata, perjuangan seseorang melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa, melawan apa yang kita tahu dan apa yang kita tak tahu. Karena itu, kita tak melulu berharap secara semu bahwa kelak suatu masa di Indonesia memiliki pemimpin yang integritasnya luar biasa.

Pencarian sosok pemimpin yang diharapkan tentu tak akan menemukan titik akhir. Ia bisa saja sudah hadir, tapi masih enggan untuk tampil di publik. Atau ia tak akan pernah ada, hingga tiba masanya rakyat sadar bahwa kita su bahwa kita su dah tak memiliki pemimpin yang dapat mengubah bangsa ini menjadi lebih beradab dan berdaulat. Bila benar begitu, Indonesia menjadi bangsa yang penuh dengan `seolah-olah’: setumpukan delusi…semuanya kelihatan keliru, seperti gigi palsu yang lebih putih daripada gigi asli… delusi di atas delusi (Parakitri T Simbolon, 2000:2).

Digadang-gadang
Mahbub Djunaidi (1973) dalam kolom di sebuah majalah yang penulis unduh dari pojokmahbubdjunaidi.blogspot.com pernah menulis, pada 1966 orang hampir bersepakat tak memerlukan lagi tipe kepemimpinan solidarity-maker, yang melompat dari podium ke podium, bagaikan awan tergantung di atas lautan massa. Sudah bukan zamannya lagi. Dia mungkin objektif benar untuk masanya, tapi tidak untuk seluruh masa. Yang diperlukan tipe `administrator’, seperti Kennedy atau si tua Adenauer. Maka muncullah tipe kepemimpinan edisi baru, model mutakhir, produk cemerlang sanjungan demonstran.

Sekarang, yang tadinya baru itu sudah dianggap tidak baru lagi. Perlu yang lebih baru. Segala berkembang secara dialektis. Administrator itu baik, tapi urusan manusia sudah telanjur ruwet, mustahil bisa dipahami hanya dengan memperlakukan mereka bagaikan bundel-bundel dan angka-angka. Teknokrat, si dewa-dewa modern, itu baik, tetapi membangun pabrik tidak sesulit melakukan komunikasi sosial. Heterogen menuntut rasa cermat. Mak lum, bukan sekadar isi kepala yang berbeda, melainkan juga warna rambut dan panjangpendeknya yang tumbuh di kulit kepala.

Walhasil, pemimpin yang dicari bukan pemimpin yang diada-adakan atau mengada-ngada ditemukan. Masyarakat mesti cermat dalam memilih kandidat presiden pada Pemilu 2014 nanti. Almarhum Mahbub Djunaidi tepat, Indonesia yang majemuk ini perlu memiliki pemimpin yang menuntut rasa cermat. Sebab, penghuni negara ini bukan sekadar isi kepala yang berbeda, melainkan juga warna rambut dan panjangpendeknya yang tumbuh di kulit kepala.

Karena itu, selain kepemimpinan baru dengan kategori ideal yang ramai didiskusikan, pemimpin yang berkhidmat terhadap kebhinekaan juga penting. Artinya, kepemimpinan yang kita cari adalah pemimpin yang membumi dan sosok yang memimpin rakyatnya dengan sepenuh hati dan penuh empati.

Dalam pemilihan Presiden 2014 nanti, diharapkan rakyat jangan sampai salah pilih. Rakyat mesti jeli memilah dan memilih figur-figur yang digadang-gadang bakal menjadi presiden di negeri ini. Soalnya, kita bukan menanti seorang presiden yang datang dari `surga’. Ya, sudahlah…

Media Indonesia, Rabu, 31 Juli 2013

David Krisna Alka

Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here