SHARE

Dapat dipastikan bulan Ramadhan 1434 Hijriah ini akan diramaikan dengan acara memberi bantuan. Menjelang 2014, para politisi dan partai politik tampaknya menjadi murah hati, baik di pusat  maupun di daerah.

Bisa jadi, rakyat menerima ”sedekah politis” itu karena memang mereka butuh. Sederhananya, rakyat akan menerima saja, soal memilih politikus atau calon anggota legislatif (caleg) yang memberikan sedekah, itu soal nanti.

Tentu saja kita berharap, para politikus dan caleg ini melakukan kebajikan publik yang tulus. Dengan demikian, bulan Ramadhan tidak menjadi ajang ”kebajikan semu”: sekadar untuk berkampanye dan meraih simpati dukungan suara saja.

Kebajikan semu akan berdampak pada penderitaan rakyat karena politisi yang sudah berkuasa kembali menunjukkan wajah aslinya, seperti yang sudah kita lihat selama ini. Jutaan rakyat Indonesia menjadi miskin akibat hak-haknya dikorupsi mereka. Kepandaian mereka menyamar kembali mereka tunjukkan dengan ”kesalehan semu”.

Mereka mengenakan simbol-simbol keagamaan ketika datang ke pengadilan sebagai terdakwa korupsi. Inilah ”tren” para koruptor yang sudah bisa dibaca publik. Korupsi adalah dosa publik. Dosa publik lebih berat diterima tobatnya dibandingkan dengan dosa individual.

Moeslim Abdurrahman pernah berkata, dosa individual secara langsung adalah masalah kita kepada Allah SWT, Tuhan pemberi ampun. Adapun dosa publik tidak akan diampuni oleh Allah SWT sebelum kesalahan itu direlakan oleh masyarakat. Allah SWT memiliki caranya sendiri untuk menghukum dan mengadili koruptor yang ingin cepat kaya dan menindas rakyat ini.

Makna
Apa makna penting dari puasa di tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap politikus dan partai politik? Partai politik yang mengibarkan tinggi-tinggi simbol keagamaan sebagai alat politik semestinya memiliki komitmen yang tinggi untuk membela kaum tergusur dan tertindas di dalam masyarakat. Bukan malah memamerkan berahi kekuasaan yang menggelegak dan etika politik diabaikan. Akibatnya, partai politik di negeri ini kelak mengidap bias kapitalis yang destruktif.

Azyumardi Azra (2002: 163) menilai, sejarah sebagai sejarah politik menjadi sasaran kritik. Karena sejarah tentang politik nyaris merupakan sejarah penguasa yang elitis, sejarah tentang mainstream, atau mereka yang dipandang sebagai mainstream. Maka, dalam sejarah politik seperti itu tak ada tempat bagi kaum papa, orang kecil, massa rakyat jelata, apalagi kelompok atau gerakan yang dipandang yang berada di luar mainstream. Kaum duafa atau masyarakat miskin dianggap sebagai people without history.

Orientasi politik bukan soal kekuasaan semata. Hendaknya politik menjadi elemen integratif bagi bangsa sehingga mampu menyinergikan kekuatan masyarakat dalam wadah demokrasi keindonesiaan yang memihak kaum tertindas dan terpinggirkan. Bukan malah politik jadi ajang obral janji yang bertujuan untuk kepentingan elite politik saja.

Semua agama mengajak pengikutnya menghadapi soal politik dengan disertai moral etika dan akhlak. Semua nilai dalam hubungan sesama manusia, seperti persaudaraan, persamaan, saling menghormati, kejujuran, dan keadilan, mesti disertakan dalam berpolitik. Nilai-nilai itu bukan hanya sebagai jargon dalam kampanye semata. Bukankah esensi capaian dalam berpolitik itu sama dengan ketika berpuasa di bulan Ramadhan, meraih kemuliaan.

Ramadhan bulan kebajikan. Kebajikan untuk pribadi dan kebajikan bagi publik. Sebab, puasa yang dijalankan di bulan Ramadhan semestinya tak berhenti pada wilayah kesalehan pribadi (cultus privatus), tetapi juga berlanjut pada kesalehan publik (cultus publicus), yang memberi dampak meningkatkan kualitas penghayatan individu terhadap nilai-nilai kebajikan bersama, sesama umat manusia.

Semoga di bulan Ramadhan 1434 H kita dapat menuai hikmah dengan semakin meningkatnya kesadaran publik untuk kebajikan republik, terutama dalam menghadapi Pemilu 2014 nanti, di mana ketegangan politik kian meninggi.

Akhirnya, hikmah puasa bagi politikus, berharap mereka menjadi lebih tahu diri karena mereka berasal dari rakyat, bagi rakyat, dan untuk rakyat. Bukan untuk ”dilaknat” rakyat.

Harian Kompas, 5 Agusturs 2013

DAVID KRISNA ALKA
Peneliti Maarif Institute for Culture and Humanity, Alumnus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
© 2013, PT. Kompas Media Nusantara.
http://epaper.kompas.com/kompas/books/130805siang/index.html#/5/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here