SHARE

Harian Kompas, Selasa, 10 Desember 2013

Begitulah keadaan kita hari-hari ini. Perilaku politisi kita sekarang sudah kering kerontang nilai-nilai kebudayaan. Karena itu, sungguh penting membangun tonggak kebudayaan dalam kehidupan politik di Tanah Air dan mengintegrasikannya ke dalam politik. Basis-basis kultural dalam ruang politik patut diisi agar memiliki jiwa dan hati. Politik tanpa inti kebudayaan akan gagal membentuk masyarakat yang beradab dan berkeadilan.

Semakin dekat Pemilu 2014, kehidupan politik di negeri ini semakin bertambah sengkarut. Apa masalahnya? Sudah sedemikian parahkah kultur politik kita?

Menurut Wiratmo Soekito (1982:36), politik mengandung pengertian yang ambivalensi. Di satu pihak politik itu dihayati oleh semua manusia, di lain pihak selain dihayati oleh manusia politik juga kerap membinasakan nilai-nilai. Jadi, tinggal kita memilih, apakah kita menerima politik dalam arti yang sehat ataukah kita akan menerima politik dalam arti yang ”kontradiktoar”?

Politik yang sehat berarti politik yang menjadi jembatan untuk menciptakan peradaban mulia, bukan malah membinasakan norma dan nilai-nilai kebudayaan sehingga kuman ketakberadaban masuk ke dalam semua institusi politik dan publik.

Memang, politik dan budaya adalah istilah yang berbeda. Namun, pelaku politik dan pelaku budaya adalah sama, manusia. Artinya, keduanya merupakan kekuatan yang bisa disatukan agar bekerja untuk kemanusiaan. Meninggikan harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia.

Politik tanpa nilai kebudayaan sama halnya keberpihakan tanpa perjuangan untuk kepentingan rakyat (kemanusiaan). Politik bukan semata sekadar meraih kekuasaan, mengekspresikan kegagahan, kelincahan, kecerdasan, kegenitan, kecurangan, dan kemewahan, seperti tampak sekarang.

Karakter politik
Karakter politik kita cenderung terlihat sibuk berburu rente dan dagang kekuasaan. Perdebatannya melulu soal besaran atau persentase.

Ekspresi politik pun justru terjebak oleh struktur primordial dan feodal. Contoh paling nyata adalah masih mendebatkan soal asal kepulauan mana pasangan presiden berasal. Inilah ekspresi politik yang kuno dan minim karakter persatuan dan kemanusiaan.

Contoh lain adalah afiliasi dan loyalitas politik yang sengaja memupuk ketegangan antargolongan adalah praktik-praktik politik yang picik.

Di samping itu, politik yang membangun karakter tak lepas dari pendidikan politik. Kita merindukan partai politik yang memiliki semangat untuk mencerdaskan pemilih.

Partai politik dan aktor politik seharusnya memberikan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat. Bukan sekadar pasang dan tempel iklan serta sekadar sosialisasi program di mana-mana. Itulah yang dinanti para pemilih sehingga mereka tak lari dan ogah memilih.

Politik berkarakter yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mestilah menjadi pedoman serta kaidah dalam perilaku kehidupan politik.

Jadi, kebudayaan mestinya menjadi ”ibu” dalam politik (culture is mother politic)yang mempunyai kemampuan untuk memajukan masyarakat dan menciptakan peradaban tinggi di negeri ini.

Ruang didik
Apa yang dikatakan Buya Syafii Maarif di atas memang benarlah demikian, kehidupan politik kita sekarang tuna-kebudayaan. Tak pernah terdengar atau sangat jarang wacana dan kegiatan kultural yang dilakukan partai politik dan para politisi.

Politik tanpa akar kebudayaan dikhawatirkan akan memusnahkan nilai-nilai kebajikan, minus kemanusiaan, menunggu waktunya kepunahan.

Tatkala kehidupan politik mengalami sengkarut, kekuatan apa yang akan menopangnya sehingga geliat politik Tanah Air punya harapan sebagai kehendak bersama untuk perubahan? Tentu, kita tak mesti menunggu azab Tuhan untuk bisa berubah.

Oleh karena itu, di kalangan pendidik dan anak didik perlu diciptakan ruang didik politik yang bajik. Sebab, di kalangan terdidik, politik pun tak lepas dari perasaan syak wasangka, curiga, serta ketakutan irasional dalam tindakan-tindakan politis dan nonpolitis.

Soedjatmoko (2010:21) pernah mengatakan, selama ini perasaan syak wasangka, curiga, dan ketakutan irasional itu selalu mendasari perpecahan politik yang tengah berlangsung lama di Indonesia.

Jadi, apabila sebagai kaum terdidik yang mempunyai keyakinan politik masih diselimuti perasaan-perasaan ketakutan irasional, betapapun sempurna pengetahuan dan hebat keahlian, kuranglah berguna semua itu.

Kalangan terdidik tak boleh takut berpolitik. Begitu pula para pendidik, jangan melulu mengajarkan rasa ”jijik” terhadap politik kepada anak didik.

Mengajarkan dan melaksanakan kebajikan politik adalah kekuatan kita untuk menciptakan negara ini menjadi lebih baik sehingga keberadaban masuk ke dalam semua institusi politik dan institusi publik.

Walhasil, kultur politik akan menciptakan kebaikan publik dan institusi politik menjadi rumah kebaikan publik.

David Krisna Alka

http://epaper.kompas.com/kompas/books/131210siang/#/5/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here