SHARE

Selasar.com, 15 Desember 2014

Blusukan di era Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo menjadi pembicaraan dan topik yang cukup hangat belum lama ini. Berbagai pemberitaan dan komentar datang beragam menyoal sejumlah menteri yang blusukan atau turun ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan terkait persoalan kerja mereka. Pertanyaannya, apakah menteri-menteri yang blusukan itu latah ikut-ikutan gaya Jokowi atau otentik mengekspresikan karakternya sendiri?

Pertanyaan itu sebenarnya tak terlalu penting untuk diperdebatkan. Sederhana saja, anggaplah itu langkah pertama menuju revolusi mental. Sebab, sorak-sorai telah usai. Salam politik dua jari atau tiga jari sudah berhenti. Semua itu cukup menjadi memori yang berarti bagi perjalanan demokrasi di negeri ini. Soalnya kursi-kursi kekuasaan sudah diduduki, yang ditunggu adalah wujud nyata gerakan Kabinet Kerja.

Demokrasi bukan all or none business (seluruhnya ada atau sama sekali tidak ada). Dalam demokrasi diperlukan keberanian membuka mulut, menghilangkan penyakit Asal Bapak Senang, dan sejumlah self discipline yang kuat, bertambahnya lembaga-lembaga demokratis seperti kemerdekaan serikat buruh, kemerdekaan menyatakan isi hati, Rule of Law dan cukup kemerdekaan untuk suatu oposisi yang jujur (M.A.W. Brouwer, 2004:17).

Pater Brouwer pernah menulis, di Inggris ada kecurigaan bahwa pegawai bekerja sangat lamban. Alkisah, seorang pembeli perangko menunggu lama di muka loket kantor pos, tetapi akhirnya dia mendapat perangkonya juga. Setelah ia mengamat-amati segel perangko itu, ia nyeletuk:

“Lho, perangko-perangko ini kok bergambar Ratu Elisabeth!”

“Ya goblok”, kata Sang Pegawai, “ratu kita sekarang ialah Elisabeth”.

“Oh”, kata Si Pembeli, “Soalnya saya tadi menunggu begitu lama hingga saya takut kalau-kalau Elisabeth sekarang sudah turun takhta dan telah digantikan oleh Pangeran Charles”.

Sebenarnya, kisah ini lekat dengan budaya birokrasi kita yang lelet atau lamban. Dan kini, budaya kerja pemerintahan yang lelet itutengah diperbaiki oleh pemerintahan baru. Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi memang sudah menjadi presiden. Tetapi jalannya pemerintahan tetap saja lebih banyak diurus oleh menteri-menteri dan pegawainya. Namun, kalau kepegawaian busuk, tidak cakap dan malas, negara pasti saja akan kacau. Soalnya, kepegawaian yang tidak mampu bekerja ialah penyakit yang membawa ‘maut’ bagi bangsa ini.

Tahta

Seorang pegawai bisa merasa seperti seorang raja kecil, berdiri di belakang loket dan orang yang membutuhkannya dapat ia perlakukan semena-mena. Setiap atasan pasti ada bawahan, dan bawahan juga ingin punya bawahannya sendiri sehingga menjadi atasan dari bawahan itu. Yang terjadi, jumlah pegawai naik tidak seirama dengan bertambahnya volume pekerjaan, malah volume uang naik untuk dapat dipakai oleh kepegawaian itu.

Akibatnya ialah banyak hal yang tidak berarti apa-apa dikerjakan. Nah, Pater Brouwer punya lagi cerita menarik. Begini ceritanya, seorang pegawai bertanya kepada atasannya: “Pak apakah surat itu dapat dibuang?” Atasannya menjawab: “Ya dapat, tetapi sebelum dibuang buatlah dulu suatu tembusan dari surat itu.

Jadi, kultur pejabat dan pegawai pemerintahan yang seperti itu sudah seharusnya didobrak oleh Kabinet Kerja. Karena itu diperlukan organisasi pemerintahan yang ditata dengan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien. Sehingga takhta atau jabatan itu menjadi kata kerja, bukan menjadi kata benda. Bukan pula pejabat pemerintah yang kerjanya sekadar menggoyangkan kaki di bawah meja saja.

Era pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Jokowi sudah seharusnya pula memusnahkan kebiasaan birokrat memerintah dari belakang meja dan yang tidak mau turun ke lapangan. Tetapi, setelah turun ke lapangan, pejabat pemerintahan itu tidak cukup pula hanya “menonton bola” saja. Perlu ditindaklanjuti dalam kebijakan dan keputusan menyangkut kepentingan masyarakat Indonesia seluruhnya. Memang, menjadi pejabat pemerintah atau pegawai pemerintah macam-macam godaannya. Terkadang menjadi pejabat bisa membuat seseorang tampil bersahaja, gaya hidupnya berubah, menjadi bijak, dan mengorbankan hidupnya untuk kesejahteraan bersama.

Namun, pada saat yang bersamaan, tatkala seseorang menjadi pejabat pemerintahan bisa juga menjadi arogan, suka menginjak, dan berpikiran sempit hanya memikirkan kepentinga dirinya sendiri dan keluarganya. Padahal, kekuasaan itu adalah to get things done, kesanggupan mengurus sesuatu, mengurus negara dan masyarakatnya menjadi lebih beradab, makmur, dan sejahtera.

Karena itu, diperlukan langkah bersama seluruh masyarakat Indonesia, baik yang “bertakhta” di pemerintahan maupun tidak supaya semangat bekerja. Bekerja keras membuktikan kepada dunia bahwa kita bukan bangsa yang lemah.

David Krisna Alka

https://www.selasar.com/politik/takhta-dan-kerja

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here